MNN.com, Kalianda – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan kembali mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Minggu pertama Pengendalian Inflasi Daerah 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual.
Rakor rutin yang dilaksanakan setiap Senin itu, diikuti TPID Lampung Selatan dari ruang Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, pada Senin (6/5/2024).
Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai pihak dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi zoom meeting.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jendral Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan perlunya peningkatan upaya perencanaan dari setiap kepala daerah dalam mengatasi masalah inflasi.
Tomsi Tohir menyampaikan, bahwa meskipun beberapa daerah telah melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi, namun hasilnya belum optimal karena kurangnya perencanaan yang baik.
“Hasilnya belum signifikan karena dilakukan kurang terencana dengan baik. Saya mengimbau agar setiap kepala daerah dapat melakukan perencanaan yang lebih baik, terutama dalam hal pengendalian inflasi,” kata Tomsi Tohir.
Tomsi Tohir juga menyoroti kendala yang dihadapi terkait dengan komoditas seperti cabai dan bawang merah, yang seringkali menjadi sumber inflasi.
Dirinya menekankan perlunya melibatkan pihak-pihak ketiga, terutama komunitas petani, dalam proses perencanaan untuk meningkatkan produksi dan mengatasi kelangkaan komoditas.
“Penting untuk mengajak pihak-pihak ketiga, terutama komunitas petani dalam merencanakan penanaman komoditas seperti cabai dan bawang merah. Komunitas ini sering menjadi kendala dalam upaya mengendalikan inflasi,” ujar Tomsi Tohir.
Tomsi Tohir juga mengingatkan bahwa banyak daerah, terutama provinsi di Sumatera yang memiliki lahan subur, memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi komoditas tersebut.
Menurutnya, dengan meningkatkan perencanaan yang baik, diharapkan para kepala daerah dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah inflasi dan memastikan ketersediaan komoditas pokok bagi masyarakat. (*)
