Banyuasin Bantah Ada Sisa Dana APBD Rp. 1,1 Trilyun

Medianusantaranews.com (Banyuasin) – Bupati Banyuasin H. Askolani mengaku bingung dari APBD tahun 2020 yang waktunya kurang dari 2 bulan ini masih ada sisa senilai Rp. 1,1 trilyun, saya tidak pernah dengar itu jika masih ada dana sebanyak itu dan itu dari mana, ucapnya kaget saat ditanya wartawan usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Banyuasin.

Dikatakan Bupati, anggaran yang kita targetkan telah selesai sesuai batas waktu yang ditentukan undang-undang. Untuk sekarang kita kerjakan dengan sebenarnya dan yang masih sekarang inikan bantuan dari Gubernur, tapi sesuai dengan targetlah, jawabnya sembari mengucap kaget dengan nilai APBD tahun 2020 yang belum terserap.

Dikatakan Askolani, “Kita maksimalkan secara teknis dan semua sudah kita tender, kalau untuk APBD 2020 perubahan yang baru-baru ini tidak banyak lagi dan tidak sampai triliunan nilainya,” tegasnya.

“Jujur saja saya jadi bingung, kalau ditanya sisa beberapa miliar atau ratusan miliar pun juga bingung. Menurut dia, karena sampai pinjam itu karena kemarin mereka sudah kerja dulu dan apabila sudah selesai apa sekarang atau besok, baru dilakukan pembayaran,” jawabnya.

Baca sepenggal berita sebelumnya, hasil perbincangan dengan wartawan M. Nasir diruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banyuasin Senen 19 Oktober 2020 kemarin menggelar konferensi pers dengan para awak media menguraikan dari data yang dipunyai, memang ada tersisa penggunaan dana APBD Perubahan tahun 2020 yang nilainya itu lumayan besar dengan sisa waktu tahun anggaran yang tinggal dua bulan lagi.

Untuk itu Anggota DPRD yang diusung partai berlambang pohon beringin itu meminta, Pemkab Banyuasin harus fokus melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Jelas ini jadi pertanyaan karena dalam waktu singkat apakah mungkin bisa terserap sisa anggaran itu.

“Kita sahkan ABPD Banyuasin tahun 2020 sebesar Rp. 2,4 Triliun, untuk APBD Induk hanya terserap Rp1,3 triliun, tersisa Perubahan Rp1,1 triliun, apakah mungkin bisa terserap dalam sisa waktu anggaran dua bulan ini,” ujar Nasir sembari meminta Pemkab Banyuasin sebagai pengguna anggaran kudu cepat dalam penggunaan anggaran itu.

Dia mencontohkan, kita punya anggaran untuk belanja barang jasa nilainya Rp 708 miliar, baru terealisasi Rp 289 miliar di awal September atau akhir Agustus yang lalu, itu kan ada kurang lebih Rp 400 miliar yang belum terserap. Di anggaran belanja modal, nilai mereka pada saat kita revisi anggaran di APBD Perubahan Rp 416, 619 miliar dan baru terealisasi Rp 181 miliar, ungkapnya.

Menurut Politisi Muda yang sangat Cerdas ini menambahkan, belum lagi yang belanja tidak langsung. Katakanlah kalau belanja pegawai secara otomatis akan berjalan seperti biasanya. Namun yang perlu digaris bawahi terkait dua jenis belanja, yang termasuk dalam belanja langsung. Yaitu belanja barang jasa dan belanja modal.

“Bayangkan dari total belanja barang jasa dan belanja modal yang belum terselenggara atau yang belum terlaksana dan belum terserap itu nilainya hampir Rp 850 miliar. Mungkinkah Pemkab Banyuasin dalam jangka waktu yang kurang 2 bulan ini bisa terserap,” tanyanya.

Ini penting bagi teman-teman media pada peran dan fungsinya, tolong dipantau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Banyuasin patut dipertanyakan anggaran yang sudah disahkan pada APBD perubahan itu terkait dengan pelaksanaan kegiatannya.

Yang tersebar dari anggaran itu disemua dinas yang ada di Kabupaten Banyuasin, untuk belanja modal hanya beberapa dinas yang paling besar, seperti dinas tata ruang, Perkimtan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ada tapi sedikit.

Mestinya dari fisiknya jangan terlalu jauh, percuma saja belanja terlalu tinggi, kemampuan serapan masih rendah. Namanya plafon untuk pendapatan Rp 2, 214 Triliun kurang lebih seperti itu, target di belanjanya hampir sampai Rp 2,6 triliun, makanya tadi kita ada devisit Rp 340 miliar.

“Jika memang mereka dianggap mampu, harus buat pernyataan dong, itu kalau memang mereka dianggap mampu. Memang kami tunggu itu dan kami siap yang mereka bilangkan itu tinggal 9 persen itu kita harus pantau bersama-sama karena kewajiban kita sebagai masyarakat banyak untuk memantau kinerja yang ada di Kabupaten Banyuasin,” tutupnya. (MNN/Waluyo)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *