Banyuasin, medianusantaranews.com
Agenda Pilkada 2018 menjadi topik penting yang dibahas dalam Rakor Forkopimda di Auditorium Pemkab Banyuasin. Bupati Banyuasin Ir. SA Supriono, MM beserta unsur Forkopimda menggelar rapat forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), Selasa kemarin. Pertemuan rutin ini membahas suksesi dan pengawalan Pilkada Juli mendatang.
Hadir sekitar 200 peserta, mulai dari unsur TNI, Polri, Kejari, Sekda, Kepala OPD, Camat, hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Ini menjadi komitmen masing-masing sektor dalam pengawasan pilkada 2018 nanti” ucap Bupati Supriono dihadapan Forkopimda
Bupati Banyuasin Ir.S.A Supriono,MM menyatakan, seluruh forkopimda mendeklarasikan bersama untuk menjaga pelaksanaan pilkada 2018 dengan aman. Berbagai persiapan pun dilakukan masing-masing unsur. Demikian halnya dengan hanggaran pilkada tahun ini. ”Jangan sampai pilkada lepas dari konteks, yakni kesejahteraan bersama,” katanya.
Dalam Pilkada Banyuasin Tahun 2018,Ketua Panwaslu Iswadi menjelaskan Data sementara pelaksanaan Pilkada Banyuasin, terdiri sebanyak 1815 TPS di 19 Kecamatan dan 305 Desa/Kelurahan. Pam TPS Unsur Linmas sebanyak 3630 orang dan jumlah mata pilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) 561.582 jiwa.
Sementara Anggota KPU Banyuasin, Salinan dalam paparnya bahwa ada lima calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, yakni Agus-Hasbi Nomor 1, Arkoni MD-Azwar Hamid Nomor 2, Buya Husni Thamrin Madani-Supartijo Nomor 3, Syaiful Bhakari-Agus Salam Nomor 4 dan Askolani-Slamet Nomor 5, Rabu (11/04/2018) beberapa saat yang lalu.
Persoalan pengamanan, Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Surya Markus Pinem,S.IK menyatakan pihak Polri sudah mempersiapkan diri untuk pengamanan pilkada 2018 nanti. Ia menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan personel untuk pengamanan pilkada dilanjutkan Pemilihan legialqtif dan pemiliham presiden. “Tentunya dengan melibatkan unaur TNI dan linmas” bebernya
Selain itu, Kapolres Banyuasin memetakan daerah-daerah yang paling rawan konflik saat pilkada. Kerawanan yang berpotensi tersebut akan diantisipasi dengan cara lebih waspada. ”Mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakatnya, pelaksanaan pilkada jauh akan lebih baik. Tidak menjadi kerawanan untuk Banyuasiin,” ujarnya.
Antisipasi tersebut dilakukan agar tidak pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan lancar. Kerawanan yang terjadi biasanya muncul saat tahapan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan, sabotase hak suara, dan nyoblos ganda. Bahkan, ada isu-isu hoax yang mungkin akan beredar di media sosial. Hal itu telah diantisipasi dengan pengawasan cyber patrol. ”pungkasnya.
(asta)
