JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto menghadiri rapat koordinasi penanganan dampak dan tindak lanjut kesiapsiagaan potensi bencana di Selat Sunda, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Jumat (11/1/2019).
Rapat yang dipimpin Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sony Harry B Harmadi, menindak lanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait bencana tsunami Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda beberapa waktu lalu.
Sony mengatakan, upaya percepatan dalam penanganan bencana terus dilakukan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi agar warga terdampak bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terlindungi oleh negara.
Sony juga meminta, Kepala Daerah untuk menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat tsunami Selat Sunda.
“Segera bangun rumah tetap di Lampung Selatan dan Pandegelang. Juga untuk rumah sementara karena akan dilakukan kajian,” kata Sony mengutip instruksi Presiden Jokowi.
Selain itu, Sony menambahkan, Presiden juga menginstruksikan penataan ruangan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi resiko apabila terjadi bencana. “Disamping itu, kita juga perlu menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana,” katanya.
Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko bencana susulan Gunung Anak Krakatau. Hal itu mengingat ancaman bencana di Selat Sunda bisa datang setiap saat.
Kesiapsiagaan bencana itu meliputi, sosialisasi bencana, layanan di pengungsian, termasuk persiapan pembangunan hunian sementara atau sewa rumah.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah menetapkan akan memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat per unit sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, sedangkan rusak ringan Rp10 juta.
Dari pantauan tim ini, rakor itu diikuti oleh berbagai lintas kementerian dan lembaga. Hadir Sestama BNPB, perwakilan Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemenkeu, Kemen Kominfo, Kemen ESDM, BMKG, BIG, Kemen BPN, dan TNI/POLRI.
Hadir juga, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, Bupati Lamsel, Bupati Pandegelang, serta lembaga dan instansi terkait lainnya. (*)
