Nasional
medianusantaranews.com
Peta politik pencalonan kepala daerah dari partai Golkar berpeluang berubah, setelah Airlangga Hartarto memutuskan mundur dari jabatan ketua umum.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, Selasa, (13/08/2024)
Menurut dia, perubahan peta dukungan politik Pilkada 2024, masih sangat dinamis sebelum adanya penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Segala sesuatunya baru bisa dipastikan setelah mendaftar di KPU,” kata Maman.
Meski begitu, lanjut Maman, bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM), partai Golkar berupaya tak mengubah peta pencalonan di sejumlah wilayah strategis, salah satunya Jakarta.
Alasannya, penentuan calon di pilkada Jakarta tidak hanya diputuskan oleh Partai Golkar seorang, tapi diambil berdasarkan keputusan koalisi yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
“Tentunya kami berpegangan juga dengan proses mekanisme yang ada di koalisi. Jadi soal berubah dan tidak, itu mahfum,” ungkap Maman.
Sebelumnya, peluang berubahnya peta politik pencalonan pada pilkada 2024 ini, juga dinyatakan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (11/08/2024)
Ia mengatakan, dinamika politik dalam skala pemilihan Gubernur cenderung sarat dengan scenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan.
Berbeda dengan pilkada skala Kabupaten/Kota yang menunjukkan representasi politik daerah.
“Indikasi (peta politik pencalonan) ini ada karena skenarionya libatkan kekuasaan,” kata Hasto.
PDIP, kata dia, memang membangun kerja sama politik dengan Partai Golkar di pilkada 2024. Namun, Hasto tak merinci di mana saja kerja sama politik kedua partai ini dilakukan.
Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan peluang perubahan peta pencalonan di pilkada, memang bisa terjadi setelah Airlangga memutuskan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Usep menjelaskan, perubahan dapat terjadi apabila Ketua Umum baru menarik dan menekan surat keterangan (SK) rekomendasi bagi bakal calon untuk maju di pilkada.
“Akan tetapi, untuk skala pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, peluangnya kecil karena keputusan diambil oleh KIM, bukan hanya Golkar,” kata Usep.
(Ab)
