MNN.com, Kalianda – Dalam rangka mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Posko Pemilu Serentak 2024 bersama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung secara virtual meeting.
Kegiatan diikuti oleh Pemkab Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Kejaksaan Negeri setempat, Rabu (31/1/2023). Pemkab Lampung Selatan diwakili oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, Martoni Sani, S.Sos., M.H.
FGD ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi yang baik antara seluruh stakeholder terkait dalam menghadapi gangguan ketertiban dan ketentraman umum di daerah dalam pelaksanaan Pemilu Serentak.
Mengawali laporannya, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Volanda Azis Saleh,S.H., S.E., M.H. memaparkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bumi Khagom Mufakat sebanyak 3.029 lokasi.
Kemudian, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 796.779 jiwa dengan rincian laki-laki 404.745 jiwa dan perempuan 392.034 jiwa. Sementara, jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 596 calon.
“Namun, terdapat perubahan karena pemilih asli Lampung Selatan yang memindahkan daerah pemilihannya keluar dari Lampung Selatan berjumlah 3.864 jiwa dan pemilih luar Lampung Selatan yang memindahkan daerah pemilihannya ke Lampung Selatan 1.479 jiwa,” ujarnya.
Lebih lanjut Volanda juga melaporkan, mengenai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) di Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024.
Volanda menjelaskan, AGHT tersebut terdapat pada letak geografis Lampung Selatan yang berbatasan dengan laut dan memiliki Gunung Anak Krakatau (GAK), sehingga dikhawatirkan adanya bencana alam.
“Yang krusial disini adalah 8 TPS di Pulau Sebesi dan di pulau Rimau ada 4 TPS. Potensi AGHT sendiri potensi yang terbesar adalah cuaca, mengingat saat ini curah hujan cukup tinggi dan Lampung Selatan berdekatan dengan laut dan GAK,” kata Volanda. (*)
