Dia Pedoman,“Tak Harus Dr & Profesor”
Jambi,medianusantaranews.com- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk di Indonesia baik memilih Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Gubernur dan Wagub akan berlangsung bulan Nopember 2024 mendatang, dengan waktu yang terbilang cukup panjang bagi masyarakat di setiap daerah untuk membaca dan mengoreksi rekam jejak para balon (bakal calon), secara demokrasi, bebas memberikan pendapat, lisan dan tertulis didepan umum yang semua itu, dijamin didalam UUD 1945 Pasal 28 hurup (f).
Masyarakat, secara jujur harus berani memberi saran, masukkan, pendapat dan pandangan, kepada Partai Politik yang memiliki wakil di Parlemen Legislatif (DPR) dari tingkat Pusat sampai Daerah, sesuai ketentuan UU dan peraturan berlaku bisa diekspose di setiap lembaga resmi sebagai penyalur informasi.
Partai Politik yang diberikan wewenang berdasarkan UU dan ketentuan berlaku, secara konstitusi mereka diberi hak mengusung dan mendukung para balon, Kepala Daerah, memperebutkan kursi jabatan bergengsi, dengan jabatan Bupati, Walikota dan Gubernur/ kepala daerah, sebagai pemimpin daerah dengan jangka waktu lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk lima tahun berikutnya, (dua periode), itu pun jika berprestasi dan tidak terjerat masalah hukum.
Karena para balon Bupati/Walikota dan Gubernur/Kepala Daerah, selain sebagai Kepala Pemerintahan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas Pemerintah Daerah secara demokratis jika keluar sebagai pemenang pilkada didaerahnya.
Yang tak kalah pentingnya, Ia juga Pemimpin Daerah, dari buah hasil pilihan rakyat Wajib Konsisten menepati janji-janjinya, bila ia dipilih oleh masyarakat dan diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memimpin didaerahnya selama lima tahun pertama dan boleh mencalonkan diri kembali, pun harus membuktikan/merealisasikan janjinya secara factual (fakta) ditengah masyarakat.
Karena Ia pemimpin, maka melekat pada dirinya bertanggungjawab yang besar untuk membangun daerahnya di segala sektor untuk kepentingan bagi kepentingan masyarakatnya.
Calon pemimpin yang dibutuhkan memang orang berilmu, apa lagi dengan basicnya yang luar biasa,’Dr/Profesor’’ dan sangat penting yang konsisten dengan janjinya membangun kepentingan masyarakatnya yang lebih besar dan luas untuk Kerachmatan semua pihak, bukan kepentingan kelompok dan golongan membangun kekuatan kelompok tertentu, baik politik, ekonomi, keagamaan (religius).
Calon pemimpin daerah tidak harus, berlebel/ latar belakang pendidikan Doctoral dan professor, masyarakat butuh pemimpin yang jujur, kuat, mampu merealisasikan janji-janjinya. Karena kepala daerah adalah jabatan politis wajib melaksanakan komitmen dan merealisasikan janjinya setelah dilantik.
Memang saat ini dibutuhkan, pemimpin yang jujur, dan amanah. Peduli kesulitan warganya dengan mengutamakan kepentingan umum, untuk menggerakkan mesin ekonomi dengan harapan menggapai kesejahteraan yang berkeadilan dan adil dalam kesejahteraan.
Konon Calon Pemimpin yang baik, bukan sekedar berjanji dan mampu merebut kemenangan dalam pilkada. Kemenangan itu bisa direbut dengan berbagai cara dan uang, (mony politic) atau politik uang, masyarakat kita secara mayoritas belum sejahtera dan berilmu yang cukup, maka sangat mudah di goyah dan digoyang dengan diiming-imingi dengan uang-uang dan uang.
Masyarakat lupa ketika uang dimainkan para balon Kepala Daerah, untuk memenangkan pertarungan menjadi Bupati/Walikota dan Gubernur, jika yang terpilih bukan amanah dan ingkar janji, hanya mementingkan keluarga, kelompok/tim sukses dan untuk membangun kekuatan, yang akhirnya mengabaikan pada kepentingan yang lebih besar yang sangat rugi masyarakat daerah itu sendiri, dalam masa waktu lima tahun ke depan.
Maka masyarakat harus jujur mengkritisi, para balon bupati/walikota dan gubernur kepala daerah, bukan semata karena uang dan ucapannya yang manis. Untuk itu membaca rekam jejak dan perjalanan panjang karier para balon dengan latar belakang yang berbeda-beda harus difahami dulu oleh masyarakat.
Maka masyarakat perlu bertanya pada diri sendiri, bagi yang telah memiliki hak memilih dan dipilih. Untuk apa saya (kita) memilih dan mau kemana negeri (daerah) bila pemimpinya yang kita pilih secara mayoritas, tentu mau dibawa (diarahkan) kemana pembangunan daerah, rakyat sebagai pemilik kekuasaan (kekuasaan ditangan rakyat), harus pahami sebelum menggunakan hak pilihnya.
Maka gunakanlah kekuasaan dengan jujur, cerdas memilih calon pemimpinnya yang diyakini mampu dan amanah. Karena rekam jejak yang baik bagi setiap balon kepala daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari amanah itu sendiri.
Gelora dan getaran hangat proses pilkada di setiap daerah sudah mulai menghangat bahkan ada yang memanas, masing-masing kelompok meng-idolakan jagoannya, (balon) tertentu.
Tak terkecuali Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, sejumlah nama-nama putra terbaiknya sudah bermunculan dan dimunculkan para simpatisannya, antara lain Arwiyanto, Monadi, Yanti Maria Susanti, Mul Amri, Sukman, Darmadi, Tapyani Kasim, Fadli Sudria, Liswar, Johan Effendi, Hasan Basri, Subur Budiman, Cori Siska dan Boy Edwar. Maaf sejumlah nama lain satu persatu belum tertulis dalam naskah ini.
Dari 13 orang nama tersebut, ada dua dari kaum Hawa (Wanita), YANTI MARIA SUSANTI & CORI SISKA ini menandakan demokrasi kian berjalan secara demokratis di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
Bahwa jabatan Bupati/walikota kepala daerah, juga tidak harus dari kaum Adam (laki-laki), semua punya peluang yang sama.
Mari kita kembangkan demokrasi di ‘’Bumi Sakti Alam Kerinci’’ sebutan lain dari Kerinci, dengan memilih pemimpin, ‘’jujur, kuat, amanah dan berkeadilan’’ prosesnya mulai detik ini sampai dilantiknya bupati/kepala daerah Kerinci terpilih kita jaga Kesatuan dan Persatuan yang kokoh.
Kita bangun demokrasi yang aman dan nyaman, dalam kompetensi yang sehat dan berlomba-lombalah menciptakan kebaikan dan membangun komunikasi dengan semua lapisan masyarakat dengan harapan melahirkan pemimpin yang amanah.(opini)
