Banyuasin,medianusantaranews.com- Pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan di Kantor Pos Kecamatan jadi polemik di masyarakat, pasalnya banyak yang beranggapan tak adil bahkan terkesan tebang pilih.
Hal itu sempat viral di media sosial (Medsos) Facebook yang diunggah oleh warga dari Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel beberapa waktu yang lalu dan membuat gerah bagi Pemerintah Desa setempat dianggap tak peduli, komentar Kades Lubuk Karet Ali Azwan saat dibincangi wartawan media ini diruang kerjanya, Senin, (28/11/2022).
Mudah-mudahan melalui pemberitaan yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pemahaman khususnya bagi warganya yang saat sekarang belum mendapat undangan penerimaan dana Bansos dari Subsidi BBM, BPNT dan PKH.
Lanjut Kades, setelah dilakukan kordinasi dengan banyak pihak terkait dana tersebut, maka saya berikan informasi agar tidak jadi polemik dan tugasnya sebagai Pemdes tidak jadi sasaran kesalahan oleh warganya.
“Data penerima dana tersebut langsung dari Kementerian dan data yang baru diusulkan belum ada yang keluar, bahkan ada data hasil sensus tahun 2015 yang banyak mendapat undangan bahkan ada yang dulu masih jadi siswa SMA dan sekarang sudah punya anak, tahun ini baru dapat undangan, hal ini petugas dari Kementrian yang lama dan tak diverifikasi lagi, kejadian itu imbasnya pada ketua Rt dan Kades”, sambung salah seorang Ketua RT di Kelurahan Betung.
Kasisos Kecamatan Betung Yudi kepada awak media ini mengatakan sesungguhnya yang dicairkan di Kantor Pos itu yang selama ini mereka mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berupa sembako, Penerima Keluarga Harapan (PKH) melakukan brilink BRI dan Subsidi BBM dan yang sudah dapat BLT DD tidak lagi dapat dana yang dimaksud.
Masih kata Yudi, kalau dulu pencairan dana itu tidak sekaligus, entah mengapa oleh Mentri Sosial RI diujung tahun 2022 diserentakan dan tidak ada jenis sembako lagi, maka ada yang menerima dana Bansos tersebut nilainya yang mencapai Rp 2 jutaan lebih.
Sedang data yang keluar undangan tahun ini langsung dari kementerian sosial bahkan ada dari hasil sensus sebelum tahun 2015, wajar saja masyarakat banyak menyalahkan Ketua RT dan Kades, karena mereka beranggapan dari hasil sensus 2022 ini, sedang dari hasil sensus tahun ini untuk tahun 2024, tutupnya.
Camat Betung, M Sobir berharap permasoalan dana Bansos, masyarakat khususnya wilayah Betung jangan menyebarkan isu yang tidak jelas jelas kalau memang belum memahami prosedurnya.
Bagi warga yang belum mendapat undangan tentu bersabar, mungkin datanya masih dalam verifikasi pihak kementrian dan bagi warga jadwalnya sudah ada melengkapi persyaratan yang ditentukan.
Untuk warga Taja Mulya jadwalnya ke Kantor Pos Betung (28/11) sebanyak yang sudah dapat undangan ada 501 KPM, Akan mengabil dana Bantuan PKH, BPNT dan subsidi BBM.
Yang menjadi keluhan Warga Taja Mulya ada KPM PKH, BPNT masih ada belum mendapat undangan dari Kantor POS Betung sebanyak 41 KPM, harapan mereka mendapat undangan juga seperti kawanya yang sudah duluan cair, sambung Supandi Kades Taja Mulya sekaligus menutup perbincangan.
Via WhatsApp Kadinsos Banyuasin, Alamsyah Rianda ketika dikonfirmasi terkait polemik yang menerima dana Bansos banyak orang berduit seperti yang berkembang isunya di masyarakat itu bisa dicek dengan aplikasi cek bansos kemensos dan dapat menyanggah, balasnya.(MNN)
Editor : waluyo
