LAMPUNG SELATAN, MNN.com – Setelah melalui berbagai tahapan seleksi terbuka yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022 lalu, 8 dari 9 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan yang dilelang akhirnya terisi.
Itu setelah 8 peserta yang telah mengikuti seleksi terbuka JPTP di lingkup Pemkab Lampung Selatan, dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II itu, dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, di Aula Sebuku, rumah dinas bupati setempat, pada Jumat sore (04/03/2022).
Dari 8 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, 6 orang diantaranya mendapat promosi jabatan dari pejabat administrator atau setingkat eselon III menjadi pejabat eselon II.
Keenam pejabat yang mendapat promosi ke eselon II yakni, Rika Wati yang menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana pada saat melamar JPTP, Rika Wati menjabat sebagai Camat Palas.
Lalu, Erdiyansyah yang saat melamar JPTP sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, menempati posisi baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Aryantoni yang saat melamar JPTP menjabat Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat promosi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Kemudian, Achmad Herry yang saat melamar JPTP menjabat sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Selanjutnya, Dwi Jatmiko yang menjabat Sekretaris Dinas Perikanan, dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan. Serta Aryan Saruhian yang menjabat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Sementara, Yespi Cory yang saat melamar JPTP menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
Serta Puji Sukanto yang saat melamar JPTP menduduki posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, menempati posisi baru sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Sedangkan satu JPTP yang dilelang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih terjadi kekosongan karena tidak ada pejabat yang dikukuhkan dalam pelantikan tersebut.
Selain 8 pejabat pimpinan tinggi pratama, secara bersamaan juga dilakukan pelantikan 36 pejabat administrator (eselon III) dan 30 pejabat pengawas (eselon IV).
Selain itu, juga diserahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) kepada sejumlah PNS untuk mengisi sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang kosong.
Diantaranya, Asep Jamhur sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan, Agus Heriyanto sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Fitri Hidayat sebagai Plt Camat Jati Agung, serta Syarifudin sebagai Plt Camat Tanjung Sari.
Sementara itu, menyampaikan amanat Bupati Lampung Selatan, Sekda Kabupaten Thamrin mengatakan, bahwa pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama itu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku melalui tahapan seleksi terbuka beberapa waktu lalu.
Seain itu kata Thamrin, dalam pengangkatan pejabat daerah, pemerintah daerah tetap melakukan pertimbangan yang berdasarkan pada objektivitas, kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian terhadap prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas dan inovasi.
“Tujuannya untuk menghasilkan pejabat yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas KKN dan penuh inovasi sebagai pelayanan publik sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Thamrin.
Lebih lanjut Thamrin menyampaikan, mutasi jabatan dimaksudkan sebagai penyegaran suasana baru serta memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja, kreativitas dan inovasi.
Sedangkan promosi jabatan lanjut dia, adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu.
“Jadi jabatan itu bukan hak, melainkan amanah dari pemimpin yang berisi serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Thamrin.
Thamrin menambahkan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance diperlukan birokrasi yang baik dan berisi pejabat-pejabat yang baik pula.
“Kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sehingga terwujud pemerintahan yang baik di Kabupaten Lampung Selatan,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Thamrin kembali mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja keras dan selalu meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, loyal kepada pimpinan, memiliki kreativitas, dan terus mencipatakan inovasi.
“Ciptakan inovasi-inovasi yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Hindari berbagai bentuk penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi diri saudara, keluarga, lingkungan kerja, bahkan masyarakat luas,” tandasnya.
