Medianusantaranews.com (Tanggamus) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BANPERDA) Serta Badan Musyawarah (BANMUS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggamus melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan. Senin (18/1/21)
Kunjungan kerja tersebut untuk menindaklanjuti pembuatan perda tentang hidup kebiasaan baru, terkait dengan covid-19 yang saat ini menjadi masalah besar yang ada di seluruh dunia, terkusus di Kabupaten Tanggamus.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dari mulai tanggal 18 januari hingga 20 januari 2021. ini juga sekaligus meminta masukan kepada dinas kesehatan terkait perda yang di buat oleh pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terkait prilaku hidup kebiasaan baru, dan sanksi-sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.
Hal itu di katakan oleh Ketua Banperda DPRD Tanggamus Edy Yalismi, Kehadiran kita ke Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan ini untuk menindaklanjuta Peraturan Kemendagri No 20 tahun 2020 tentang mengenai percepatan penanganan Covid-19.
“Jadi kami ini sebenarnya sudah ingin membuat peraturan daerah mengenai Virus Corona ini,dengan hal-hal yang terkait wabah virus yang ada di dunia ini,” kata Edy.
Lanjutnya, mengenai peraturan ini kedepannya supaya apa yang sudah kami buat judulnya untuk peraturan daerah kami yang kita beri judul, dengan mengakomodir pemendagri no 20 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus diesase 2019 untuk di daerah,” ujar Edy Yalismi selaku ketua Banperda DPRD Tanggamus.
Masih Kata Edy Yalismi, ni juga perintah dari Kemendagri untuk pembuatan peraturan daerah. Dengan Kunjungan Kerja kami ke Provinsi Sumatra Selatan ini untuk melihat dan meminta arahan terkait isi yang berkaitan pasal-pasal tersebut yang di buat oleh pemerintah daerah.
Tujuan kami,khusunya Banperda DPRD Kabupaten Tanggamus menyikapi maslaah tentang perda covid-19 terkait isi pasal pasal yang bisa kita akomodir dan di bawa ke Kabupaten Tanggamus terkait perda tersebut,” jelas Edy Yalismi Fraksi PKB itu.
Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan Trisnawarman mengatakan, Untuk Provinsi Sumatra Selatan sendiri sudah membuat perda Provinsi Sumsel dan sudah di setujui oleg Gubernur dan sekarang sudah berada di kemendagri menunggu persetujuan. usai turun dari mendagri kita akan langsung membuat perda bersama DPRD Sumatra Selatan.
“Untuk Sumatra Selatan sendiri terkait dengan penyusunan perda tentang adaptasi kebiasaan baru sebelum DPRD memilki Inisiatif untuk pembutan Peraturan Daerah tentang adaptasi kebiasaan baru kita sudah membuat peraturan Gubernur penanganan Covid-19 sebagai tindak lanjut dari intruksi Presiden maupun Kemendagri.
Secara siftaktif dari isi peraturan Gubernur itu adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan ditingkat individu msyarakat termasuk ditingkat masyarakat itu sendiri. seperti kegiatan kegiatan yang menimbulkan keramaian, mall, tempag umum, tempat kerja, itu diatur di dalam pertauran Gubernur.
Selanjutnya, disamping penerapan bagaimana di tingkat masyrakat, juga ada penerapan disiplin. Diman disiplin sendiri ada tingkatannya, seperti teguran secara lisan, tertulis dan bahkan di denda bagi masyarakat dan instansi instansi yang melanggar peraturan tersebut,” ujar Sekdis Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan.
Sementara untuk penerapan Sanksi peraturan Gubernur terkait adaptasi kebiasaan baru ini diberikan tugas kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang di bantu oleh TNI Polri,” jelasnya.
Dalam pembuatan Perda sendiri mesti harus ada sanksi, pembinaan, Karna nanti dalam konteks prihal kepada masyarakat untuk dilakukan pembinana-pembinaan dan untuk sanksi sendiri itu jalan terakhir, itu lah dari perda yang ada di Sumatra Selatan,” pungkasnya.
Turut Hadir, Wakil Ketua II Tedy Kurniawan, Wakil Ketua III Kurnain, Kabid P2P Sumsel Veri Yanuar, Kabis Kesehatan Masyarakat Sumsel Veri Farizal, dan Anggota Banperda dan Anggota Banmus DPRD Tanggamus. (MNN/Halimi/Advertorial)
