Muara Enim
medianusantaranews.com
Disaat Pemkab Muara Enim sedang fokus menghadapi pandemi covid – 19 serta menunggu rasionalisasi anggaran APBD tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Muara Enim mulai melaksanakan proyek fisik.
Hal ini menuai kritik dari Ketua Gapensi Kabupaten Muara Enim, Imam Mahmudi.
Dikatakan Imam, berkaitan dengan pelaksanaan paket proyek di DPMD pihaknya sangat terkejut dan kecewa, karena kata dia waktu itu sudah dikonsolidasikan adanya SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk merasianalisasi atau merefocusing anggaran APBD, maka semuanya distop.
Untuk diketahui lanjut Imam, kalau tidak keliru ada sebanyak 10 paket proyek Penunjukan Langsung (PL) yang sudah ditayangkan oleh Dinas DPMD Kabupaten Muara Enim, itupun sudah dikonfirmasi agar ditarik kembali atau dibatalkan.
” Saat itu perna terjadi perdebatan dengan kawan kawan kontraktor. Dan ketika sudah mendengar bahwa itu dibatalkan, kawan kawan kembali tenang ” Ungkap Imam, Kamis (21/05/2020).
” Kita menunggu hasil rasionalisasi APBD Kabupaten Muara Enim terhadap belanja modal fisik tahun 2020 ” Ujar Imam.
Namun ternyata, lanjut Imam ditengah perjalanan, itu bukan dibatalkan tapi dimainkan dibelakang prosesnya.
” Di LPSE sudah tidak tayang, seakan akan dibatalkan, tapi dibelakang ternyata diproses. Sehingga sekarang ada pekerjaan proyek fisik yang dilaksanakan diam diam yang pada waktu itu katanya dibatalkan ” Jelas Imam
” Ini yang membuat kami kecewa terhadap Pemdes ini, kenapa Pemda Muara Enim oknum pejabatnya tidak ada yang bisa dipercaya. Mana yang kami bisa dipercaya, Kepala Dinas, Kepala OPD, Pegawai Pemda, Bupati, Sekda atau yang mana yang kami bisa percaya terhadap proses ini ” Tegas Imam
” Ketika dikonfirmasi mereka bilang A tapi eksekusinya ternyata mereka B kenyataannya. Bisa hancur Kabupaten Muara Enim ini kalau pelaksanaannya begini ” Imbuhnya
” Saya berharap ketika ada rasionalisasi anggaran untuk pemotongan pembiayaan covid – 19 untuk belanja fisik khususnya itu hendaknya difokuskan kepada gerakan kawan kawan penyedia jasa di Kabupaten Muara Enim dengan segala bentuk aturan dan perundang – undangan yang berlaku. Kita siap untuk menjadi mediasi dalam hal ini. Kenapa hal itu kita inginkan karena untuk memperkuat daya beli masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim yang terdampak pandemi covid – 19. Kalau anggaran ini banyak dikerjakan orang luar. Semua dari luar. Terus untuk penguatan APBD Kabupaten Muara Enim ini, orang luar atau untuk orang Kabupaten Muara Enim ” Tutur Imam.
” Kami tegaskan kepada para pejabat di Kabupaten Muara Enim, anda anda itu makan gaji, mising, tidur di Muara Enim. Jangan jadi pengkhianat di Kabupaten Muara Enim. Masyarakat kita sedang lapar saat ini ” Ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Muara Enim ini.
Juga, kata Imam lagi untuk mendorong penguatan sektor perekonomian tentunya dari APBD Kabupaten Muara Enim. Makanya kami minta fokus untuk kawan kawan di Kabupaten Muara Enim, penyedia jasa, tukang, dan lain lain sebagainya, jangan dulu dari luar daerah.
” Bukan kita mau diskriminasi, bukan begitu maksud kami, karena kawan kawan dari luar fokus didaerahnya, kita juga fokus di daerah kita ” Tukasnya.
Terkait dugaan permainan proyek di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muara Enim ini, Kata Imam, pihaknya sudah menyampaikan surat ke Plt Bupati Kabupaten Muara Enim, meminta koordinasi terhadap kegiatan ini, atas nama Gapensi Kabupaten Muara Enim, karena untuk kepentingan penyedia jasa Kabupaten Muara Enim, mitra Kabupaten Muara Enim pada sisi pembangunan, mitra strategis.
” Kita tinggu hasil rasionalisasi APBD, Kita sudah koordinasi dengan pihak BPKAD, ketika rasionalisasi sudah disetujui oleh Pusat, nanti itu sebelum terbit Perbup nya untuk APBD ini, kami minta agar dipasilitasi pertemuan seluruh organ OPD di Kabupaten Muara Enim, untuk dipecahkan bersama persoalan ini. Jangan sampai nanti setelah rasionalisasi ini ada persoalan terhadap Kabupaten Muara Enim, ada kesenjangan di Kabupaten Muara Enim dengan kondisi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sedang lapar ” Paparnya.
” Mari kami mengajak kawan kawan pejabat di Kabupaten Muara Enim, ayo kita buka mata untuk Kabupaten Muara Enim, jangan butakan hati, karena kita makan, tidur di Kabupaten Muara Enim, dan apa sumbangsih kita untuk Kabupaten Muara Enim ” Pungkasnya.
Sementara itu terkait permasalahan ini, Kepala DPMD Kabupaten Muara Enim Drs Imran Tabrani ketika dikonfirmasi melalui nomor WA nya, Kamis (28/05/3020) membenarkan kalau di DPMD sudah melaksanakan kegiatan proyek fisik.
” Ya kegiatan fisik di dinas PMD yang telah dilaksanakan berupa paket PL dan sudah ditayangkann melalui ULP beberapa waktu yg lalu. Kegiatan itu sudah melalui refocusing dengan pemangkasan anggaran di OPD DPMD sekitar 50 %. Jadi sudah melalui prosedur yang ada sesuai dengan surat bupati no 027/60/VII/2020 tgl 27 maret 2020 yg ditujukan kepada OPD untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 ” Tulis Imran (Ab)
