PRINGSEWU (MNN)–Satu prestasi kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hal ini terkait dengan diperolehnya penghargaan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati atas diperolehnya opini WTP dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut, yakni sejak 2016 (atas LKPD 2015), 2017 (atas LKPD 2016), 2018 (atas LKPD 2017), serta tahun 2019 (atas LKPD 2018).
Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung Supandi Arifin kepada Bupati Pringsewu H.Sujadi di Hotel Urban Pringsewu, Jumat (1/11/19).
Turut menghadiri penyerahan penghargaan tersebut, Kepala KPPN Bandar Lampung Abdurrahman, Inspektur Kabupaten Pringsewu Dr.dr.Hj.Endang Budiati dan Kepala BPKAD Pringsewu Arief Nugroho.
Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas pemberian penghargaan tersebut, dimana menurut dia merupakan prestasi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Dikatakan oleh Sujadi, dalam mengelola keuangan daerah, pihaknya memang tidak menginginkan adanya masalah, baik saat mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya. “Kami punya istilah yang kami ambil dari program Kotaku, yakni 100-0-100. Di sini artinya adalah 100% benar dalam perencanaan, 0% tingkat kesalahan, dan 100% benar dalam pelaporan pertanggungjawaban,” katanya.
Selama 4 tahun perolehan WTP ini, lanjut Sujadi, setiap ASN di Pemkab Pringsewu ditekankan untuk menjadikan WTP ini sebagai adat dan budaya. “Kami pun sudah dari awal menerapkan sistem non-tunai. Untuk dana desa, Pringsewu adalah yang pertama di Lampung yang telah menerapkan Siskeudes. Untuk penerapan Siskeudes ini, Pringsewu juga pernah mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia,” ujarnya.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung Supandi Arifin pada kesempatan tersebut menyampaikan pesan dan ucapan selamat dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Pemkab Pringsewu atas opini WTP yang diraih selama empat tahun berturut-turut.
Menurutnya, perolehan WTP ini sebetulnya
bukanlah tujuan akhir tetapi hanyalah suatu sarana semata untuk mengelola keuangan dengan baik dan benar. “Alhamdulillah, dibandingkan dengan daerah lain, penggunaan dana desa di Kabupaten Pringsewu sejauh ini cukup baik,” katanya.
Kepala KPPN Bandar Lampung Abdurrahman juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Pringsewu dimana pengelolaan keuangan daerah secara umum relatif baik. Namun demikian, ia berharap jika nanti ada penyerahan penghargaan, baik dari presiden atau menteri, Bupati Pringsewu juga berada di sana.
Abdurrahman juga mengharapkan perlunya koordinasi yang lebih intens diantara pemangku kepentingan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa meskipun penarikan dana dari kas negara ke kas daerah, Pringsewu terhitung cepat di Lampung, tetapi sebenarnya masih kalah cepat dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Abdurrahman juga mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Pringsewu dimana menurut dia, pelaksanaan review oleh pihak inspektorat dinilai sudah bagus.
Wartawan Sahirun
