Medianusantaranews.com–Pengantar
Rapat Terbatas Kabinet Kerja, Senin 29 April 2019,happy ending dengan keputusan melanjutkan program kebijakan pemindahan ibu kota pusat pemerintahan negara usai jeda pemilu presiden 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mantap memutuskan lokasinya di luar Jawa.
Gerak cepat, terbaru Presiden Jokowi langsung lakukan kunjungan lapangan, cek lokasi kandidat di Kalimantan, usai tiga kepala daerah plus Wakil Gubernur Sulawesi Selatan diundang presentasi oleh KSP (Kantor Staf Presiden) dan dihadiri langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Men-PPN/Ka Bappenas) Prof Dr Bambang PS Brodjonegoro MUP PhD dalam diskusi media di Bina Graha, komplek Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
BANDARLAMPUNG — Kemuka ulang isu perpindahan ibu kota pusat pemerintahan negara oleh pemantik rapat terbatas kabinet penanda serius, cukup dalam merelungi sanubari insan dan lintas generasi anak bangsa.
Di Lampung, gerak cepat juga ditaja serius panitia ad hoc pengusulan kajian ilmiah kesiapan Provinsi Lampung sebagai calon alternatif lokasi ibu kota pusat pemerintahan negara Republik Indonesia pengganti DKI Jakarta, yang memviralkan diri dengan nama Panitia Kerja (Panja) Focus Group Discussion (FGD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Lampung. Selain #LampungIbuKotaPemerintahanRI , tanda pagar (tagar) populer elemen pengusul ini, #dkilampung.
Sebagai obat penasaran, senjata legal, sekaligus media komunikasi publik, sebagai bagian keterbukaan informasi publik, terkait segala sesuatu hal tentang proses kreatif pengusulan kajian ilmiah tersebut, redaksi coba merangkum dan menghimpun narasi tunggal #dkilampung dari berbagai sumber berkompeten dan tepercaya.
Tentang Panja FGD DKI Lampung
Per kronologis, proses kelahiran Panja FGD DKI Lampung mengemuka seiring dengan intensitas pasang surut proses dinamika pengusulan kajian ilmiah yang merupakan hasil penggalangan dua kali pelaksanaan FGD tersebut.
Pertama, FGD I Emersia. Demikian mereka menyebutnya. Merujuk pada lokasi kegiatan yang berlangsung di Diamond Room, Emersia Hotel and Resort, Telukbetung Bandarlampung, Selasa, 15 Agustus 2017.
Diinisiasi oleh Ketua Yayasan Alfian Husin Lampung, Dr H Andi Desfiandi SE MA, yang saat itu diketahui juga aktif sebagai Wakil Ketua III Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung, dan Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) Komisariat Daerah (Komda) Lampung.
Dalam pelaksanaannya, mantan rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya, terakhir bertransformasi menjadi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya periode 2005-2015 itu, dibantu panitia kecil yang diketuai oleh sosok pria nyentrik dengan segudang portofolio talenta sosial, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Lampung Ahmad Muslimin, aktivis prodemokrasi dengan ciri khas rambut gondrongnya.
Didampingi sekretaris Dedi Rohman SE, mantan aktivis mahasiswa 1998 yang pernah malang melintang aktif dalam pengorganisasian perlawanan rakyat sektoral baik buruh, petani, dan rakyat miskin perkotaan, dan pernah satu dekade lamanya, mukim kerja di Kalimantan, pulau bersejarah favorit tiap ‘bedol’ ibu kota melarung wacana.
Seperti apa suasana presentasi dan diskusi bedah basis historis relokasi ibu kota, yang telah menyejarah sejak kepemimpinan era Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, Herman Willem Deandels masa 1808-1811 yang meski singkat namun disebut Peter Carey sebagai titik balik sejarah Indonesia modern jelang Revolusi Perancis itu?
Siapa narasumber, bagaimana respons partisipan FGD bersejarah yang lantas bergenderang ria wacana publiknya sepanjang April 2017 hingga kini telah bertransformasi jadi rencana apik ini? Simak ulasannya. [red/Muzzamil]
Bersambung.
