Banyuasin,medianusantaranews.com- Didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Erwin Ibrahim, ST.MM.MBA, Bupati Banyuasin H Askolani, SH.MH mengutip dari arahan Presiden RI Joko Widodo pada Musrenbangnas bahwa perencanaan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan harus ada singkronisasi antara Daerah dengan Provinsi dan Pusat. Dengan demikian, pendanaanya bisa dilakukan secara shering. Pemkab Banyuasin telah melaksanakan hal itu mulai dari pembangunan insfrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pembangunan lainya.
Hal tersebut disampaikan Bupati Banyuasin H Askolani usai menghadiri Musrenbangnas 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementrian PPN/Bappenas di Hotel Shangri La Jakarta yang dibuka langsung eh Presiden RI Joko Widodo dengan dihadiri seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, untuk wujudkan Banyuasin Bangkit, maka harus pancal gas sesuai arahan Presiden RI, terang Erwin saat dihubungi media ini (10/5).
Dikatakan Erwin, Presiden RI Ir H Joko Widodo dalam pengarahanya Musrenbangnas mulai 9-14 Mei 2019 yang terpenting untuk peningkatan SDM ada 4 hal yang antara lain Pemerataan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi dan Reformasi Setruktural harus betul-betul dijalankan serta Pembangunan SDM termasuk Pendidikan harus Link and Match dengan industri sehingga sesuai dengan kebutuhan dilapangan, bebernya.
Lanjut Erwin, diuraikan Presiden tentu banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Visi Indonesia dalam satu abad pada 2045 (100 tahun Indonesia merdeka), maka jangan bekerja dengan cara-cara biasa saja. Terutama untuk menjadi negara terbesar ekonomi ke-4 atau ke-5 di dunia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, tegas Jokowi, Indonesia harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dibidang Infrastruktur ini Negara harus dapat mewujudkan pemerataan infrastruktur. ” Semua daerah harus menyambungkan titik-titik kawasan industri, wisata, sentra industri kecil, pusat produksi pertanian dan perkebunan”, terangnya.
Presiden meminta dibidang Reformasi birokrasi dan reformasi struktural harus betul-betul dijalankan bahwa Kelembagaan dan perizinan di Pusat dan Daerah harus dipotong. Lembaga yang tidak efisien dan yang tidak memberikan kontribuisi pada negara akan dihapus. Semakin simpel dan sederhana organisasi akan semakin cepat dan fleksibel dalam berlari dan memutuskan kebijakan. Jangan teruskan pola dan tradisi lama.
” Harus dilakukan penyederhanaan perizinan. Selama 20 tahun lebih, tidak dapat menyelesaikan defisit neraca perdagangan, karena investasi dan perizinan yang berbelit, baik di Pusat dan Daerah. Banyak pengusaha datang, tetapi kita tidak bisa merealisasikan. Contohnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Angin/Panas Bumi semuanya ruwet. Ada 259 izin membuat investor terengah-engah. Sudah dipotong menjadi 58 izin, namun jumlah ini masih terlalu banyak, maksimal 5 izin (investasi listrik)”, ungkapnya.
Permasalahan defisit neraca perdagangan, kita harus fokus pada investasi barang ekspor dan investasi pada substitusi barang impor. Jika perlu, tidak perlu ada izin. Setelah berjalan baru diterbitkan izinya, enakkan? Dan harus ada kemauan kuat jika kita tidak ingin terjebak dalam _Middle Income Trap.
Untuk itu Presiden menegaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus diselesaikan. Yang menjadi permasalahan dari 51% tenaga kerja adalah lulusan SD. Ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan, bagaimana jutaan tenaga kerja harus di upgrade melalui training dan pelatihan agar tenaga kerja menjadi lebih baik.
” Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota agar memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa untuk sekolah di dalam dan luar negeri. Terutama dibidang science dan teknologi untuk bisa mengejar negara lain. Jangan terjebak pada anggaran rutinitas. Maka untuk 5 tahun kedepan jangan sampai ada stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak”, jelasnya.
Yang terpenting kata Presiden, dibidang Pendidikan harus link and match dengan industri, sehingga sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Ikuti dizaman sudah digital ekonomi tetapi SMK kita masih jurusan SMK Bangunan. Untuk itu siapkan SDM untuk hal baru seperti business process outsourcing. Di Filipina yang menghasilkan income terbesar dari jasa-jasa yang bagus. Beberapa SMK sudah berubah, jangan kalah cepat dengan perubahan yang sangat cepat (internet of things, 3D printing, virtual).
” Maka ini suatu Problem, tantangan, dan persoalan sudah terlihat, tinggal kita mau atau tidak untuk menyelesaikan. Tentu dengan upaya yang keras kita dapat mewujudkan Indonesia 2045 menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia. Tapi jika terjebak dengan rutinitas, tidak berani berubah, maka jangan bermimpi untuk itu”, tutupnya dengan tinggi.(asta/wal)
