Metro(MNN)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro mengelar Rapat Paripurna membahas tentang Pendangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018 dan jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi fraksi, di Aula DPRD setempat Kamis (11/04/2019).
Walikota Metro Achmad Pairin, dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan, kegiatan ini untuk evaluasi dan masukan pembangunan pada tahun-tahun ke depannya. Sehingga kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD, tak lain adalah untuk mewujudkan Kota Metro menjadi lebih maju dan masyarakat yang sejahtera.
Untuk menjawab pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pairin mengatakan terkait 2 idikator yang belum mencapai target, salah satunya masih kurangnya jumlah guru yang mengikuti pendidikan Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).
“Maka Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas GBK dengan mengadakan pelatihan dan Workshop secara rutin, dengan melibatkan narasumber dari Universitas Lampung,” ujarnya.
Terkait dengan pelayanan kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 UPTD RSUD A Yani Metro, memiliki tambahan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selain itu telah meningkatkan status Puskesmas rawat inap Sumbersari Bantul menjadi RS tipe D, meningkatkan SDM tenaga kesehatan dan mengusulkan penambahan anggaran Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
Kemudian untuk menjawab Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan, saat ini jumlah guru berdasarkan data telah memadai, hanya saja perlu adanya upaya untuk melakukan pemerataan guru yang berkualitas ke seluruh sekolah di Kota Metro.
“Apalagi saat ini sistem zonasi telah diberlakukan, kuantitas dan kualitas guru harus merata di seluruh sekolah tanpa adanya perbedaan. Sehingga kualitas pendidikan akan terus meningkat secara merata tidak hanya pada sekolah tertentu,” ungkapnya.
Sementara terkait dengan anggaran kesehatan, kami senantiasa berupaya untuk mempertahankan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, bahkan pada tahun anggaran 2018 alokasi anggaran kesehatan sudah mencapai 23% dari APBD. Alokasi anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada setiap Puskesmas, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan kesehatan.
Di bidang infrastruktur untuk drainase pada tahun 2018, sudah ditindaklanjuti melalui program kegiatan OPD, baik dari Dinas PU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta program Gerbang Bumi Say Wawai. Jawaban ini sekaligus menjawab penyampaian dari Fraksi PAN dan Fraksi PDIP.
Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk saat ini telah menggunakan billing system, di mana petani memperoleh pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Untuk mengatasi permasalahan kekurangannya modal petani, Dinas Ketahanan Pangan telah merevitalisasi 18 Gapoktan menerima dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP sebesar 100 juta sehingga kelompok tani dapat memperoleh pupuk melalui billing system.
Menyikapi masukan dari PAN terkait TPK Karangrejo, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan revitalisasi TPK Karangrejo, dengan kegiatan pemanfaatan gas metan serta dilakukan perbaikan landasan cuci truk pembuangan sampah.
“Disamping itu, kami telah mengusulkan melalui anggaran APBN untuk pembuatan TPS 3R, guna memilah sampah organik dan non organik untuk menjadi kompos sehingga hanya sisa sampah yang dibuang ke TPA Karangrejo,” kata Pairin.
Menanggapi Fraksi Partai Golkar, yang menyinggung mengenai fiskal terhadap pemerintah pusat, Walikota Metro akan mengupayakan pengembangan ekonomi kemasyarakatan, dengan menjalin kerjasama dengan swalayan yang ada di Kota Metro. Jawaban ini sekaligus menjawab catatan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.
Menjawab atas pandangan Fraksi Partai Gerindra, terkait bidang kesehatan pelayanan BPJS menjadi pusat perhatian, diharapkan dengan ini layanan bagi peserta akan meningkat. Sedangkan Terkait dengan pembangunan flying fox akan dilanjutkan pada tahun 2019 untuk Menindaklanjuti pekerjaan yang belum terselesaikan di tahun 2018.
“Terkait daerah belum mampu memberikan hadiah atau bonus bagi semua atlet yang berprestasi. Namun saat ini, Pemkot telah memberikan bonus atau hadiah kepada atlet yang memenangkan kejuaraan yang digelar dengan melibatkan Pemerintah Daerah seperti Pemprov dan kompetensi olahraga-olahraga Walikota Cup. Hal ini kami berikan berupa uang penghargaan juga diberikan berupa piagam dan medali. Jawabanan ini sekaligus untuk Fraksi Demokrat,” ungkap Pairin.
Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pihak kami senantiasa dengan cepat merespon atas Laporan masyarakat apabila ada penerangan jalan umum yang mati atau rusak. Laporan masyarakat ini akan ditindaklanjuti melalui command center yang diteruskan ke dinas Perumahan dan kawasan permukiman.
Kemudian untuk meanggapi Fraksi PDI Perjuangan, yang membahas mengenai Ujian Nasional berbasis computer, diseluruh SMP dan SD Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemantauan dan persiapan sarana dan prasarana, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan ujian berbasis computer, seperti komputer dan jaringannya, serta penyediaan genset di setiap sekolah pada saat ujian dilaksanakan.
“Terkait dengan pengisian jabatan eselon 2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro melalui lelang terbuka, yang didahului dengan bekerjasama dengan Mabes Polri. Kami sependapat dengan fraksi PDIP, semoga dengan sistem seleksi ini penjabat terpilih akan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan,” kata Pairin.
Menjawab Fraksi Partai Demokrat terkait Terkait mengenai permasalahan Rumah Tidak Layak Huni dengan fasilitas MCK yang tidak layak, telah dilakukan beberapa koordinasi melalui program bedah rumah atau Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial dan dinas Perumahan dan kawasan permukiman”,tutup Pairin.( ADV)
