Medianusantaranews.com,BANDARLAMPUNG – Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengkaji kemungkinan menambah gerai Samsat Masuk Desa (Samades) dan mengencangkan sosialisasinya.
Inovasi layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk pengesahan STNK tahunan dengan jemput bola ke wajib pajak di pelosok desa yang terkendala kondisi geografi atau belum terjangkau dari Kantor Samsat Induk, Samsat Pembantu, dan Samsat Keliling ini, patut didukung.
Kisah sukses Samades Jawa Barat memfasilitasi kemudahan akses layanan Samsat –termasuk Samsat elektronik (e-Samsat) ini bisa dijadikan picu getok tular penerapannya.
CeDPPIS mengafirmasi saran, jika dimungkinkan, Pemprov melalui Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Lampung menjajaki pula peluang partisipasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Pekon atau Kampung atau Tiyuh terpilih sebagai mitra.
“Dari 2.435 desa se-Lampung, 1.665 antaranya sudah punya BUMDes. Ada 1.064 BUMDes aktif, yang siap sumber daya dan well-verified bisa diseleksi secara klaster 1 kabupaten 1 BUMDes untuk genjot penerimaan PAD dengan Samades ini. Saya kira itu,” kata Muzzamil, di Bandarlampung, Kamis (7/2/2019).
Atau, kata dia, lewat 393 BUMDes di desa/pekon/kampung/tiyuh peserta Program Gerbang Saburai. Tentu, kesemuanya melalui verifikasi ketat.
“Bisa juga difungsikan self-assesment dari Samsat Induk Rajabasa, Kalianda, Tanggamus, Liwa, Gunungsugih, Metro, Sukadana, Kotabumi, Tulang Bawang, Way Kanan, Kotabumi, dan Mesuji.”
Untuk inovasi layanan publik pratama macam e-Samsat dan Samades ini, imbuh dia, Pemprov jangan ragu merangsek, beredel paradigma lama.
“Terpulang ke niat. Kalau itu best will (niat terbaik), optimalisasi pencapaian PAD lebih besar lagi, memutus rentang kendali, jadi pelayan rakyat sesejati-sejatinya, ya harus all out,” tegasnya.
Guna penyemangat, Muzzamil merujuk data Polri tentang jumlah kendaraan bermotor teregistrasi se-Indonesia per 1 Januari 2018 mencapai 111.571.239 unit. Sebanyak 82 persen kontributor terbesarnya sepeda motor, setara 91.085.532 unit. Disusul mobil pribadi sebanyak 13.253.143 unit (12 persen), sisanya mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus (ransus).
Pulau Jawa masih merajai, 62 persen populasi utamanya mobil. Terbanyak DKI Jakarta. Sumatera 22 persen. Sepeda motor terbanyak Jawa Timur.
Belum ditambah data total penjualan domestik sepeda motor dari Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI) per November 2018, yakni 5.929.930 unit. Plus, penjualan mobil dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), periode yang sama, secara perhitungan retail (diler ke konsumen) tembus 1.043.166 unit.
“Lampung, PAD 2017 Rp6,7 triliun, 2018 Rp7,17 triliun, penerimaan pendapatannya dari pajak daerah terbesar dari PKB dan BBNKB. Jadi, kebayang gak tuh?” tandas dia.
Mengutip data BPS, pada 2014 –tahun pertama kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur Ridho-Bachtiar, jumlah kendaraan bermotor di Lampung, baik Sepeda Motor, Mobil Beban, Mobil Penampung, dan Mobil Bus sebanyak 2.775.953 unit.
“Menilik data Polri di atas, awal 2018, Lampung tujuh besar nasional, total ranmor terdaftar telah 3.299.375 unit, sekitar 2,96 persen. Rinciannya, 2.917.218 unit sepeda motor, 225.117 mobil pribadi, 153.313 mobil barang, 2.481 bus, dan 1.231 ransus,” urainya.
Dengan economic growth Lampung di atas rata-rata nasional, naiknya derajat hidup rakyat, grafik naik kebutuhan mobilitas dan konektivitas orang-barang sejalan surplus infrastruktur dasar, ekonomi desa terus bertumbuh, kepemilikan kendaraan bermotor melesat, negara hadir, Samades hadir.
Seperti yang telah efektif dirasakan besar manfaat adalah Samsat Desa Bukit Kemuning, Lampung Utara, sejak diresmikan September 2017. [red/mzl]
