LAMPUNG SELATAN – Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mencapai sasaran indikator kinerja atau baik.
Kepastian itu terungkap setelah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto menerima Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II tahun 2018, yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Komjen Pol Drs. Syafruddin, M.Si, di Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/1/2019).
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Lamsel M. Sefri Masdian, S.Sos mengatakan, Plt. Bupati Lamsel Nanang Ermanto menghadiri undangan dari Kementerian PAN-RB dalam rangka penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah II, meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung.
Evaluasi itu katanya, dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Sukamto.014 tentang SAKIP.
“Kementerian PAN-RB pada tahun 2018 lalu telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Instansi Pemerintah di Wilayah II. Dan alhamdulillah, Lampung Selatan mencapai sasaran sesuai indikator kinerja,” ujar Sefri di ruang Kerjanya, (6/1).
Sementara, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabiitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan, secara nasional, hasil SAKIP tahun 2018 menunjukkan masih terdapat 5 kabupaten/kota dengan predikat D, 97 kabupaten/kota dengan predikat CC, 185 kabupaten/kota dengan predikat B, 40 kabupaten/kota dengan predikat BB, dan 9 pemerintah kota dengan predikat A.
“Rata-rata nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP kabupaten/kota adalah sebesar 56,53, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 53,94. Meskipun masih dalam kategori CC,” ungkap Muhammad Yusuf dalam sambutannya.
Dia melanjutkan, untuk hasil evaluasi SAKIP pada pemerintah provinsi menunjukkan, masih terdapat 5 pemerintah provinsi dengan predikat CC, 18 dengan predikat B, 6 berpredikat BB, 4 berpredikat A, dan 1 yang berpredikat AA, yakni Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta.
“Dari hasil evaluasi pada tahun 2018 ini, terhitung tingkat efisiensi didapat dari 25 provinsi dan 217 kabupaten/kota sebesar Rp65,1 triliun. Ini (efisiensi) didapat dari kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan dan tidak memiliki daya ungkit dalam pencapaian sasaran pembangunan,” katanya.
Sedangkan, Plt. Bupati Bupati Lamsel, Nanang Ermanto mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Lamsel yang konsisten mencapai perbaikan akuntabilitas kinerja.
Nanang juga berharap, hasil evaluasi tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk melakukan kinerja terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lamsel.
Berdasarkan pantauan tim ini, ikut hadir mendampingi Plt. Bupati Lamsel, Sekretaris Daerah Fredy SM, Kepala BPKAD Lamsel Injti Indriati, Kepala Bappeda Lamsel Wahidin Amin, Inspekturkab Joko Sapta, dan Kepala Organiasi Puji Sukamto.
