BANYUASIN,medianusantaranews.com- Menyambut Indonesia Bersih 2025 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI) yang diwakili oleh Staf Ahli Ilham Malik, didampingi Pejabat Kementrian Agus Saefudin, membagikan 10 Unit motor sampah dari Komisi VII Fraksi PDIP DPR RI, Nazarudin Kiemas di Rumah Dinas Bupati Banyuasin (03/12/2018).
Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut terlihat Waka Polres Banyuasin Kompol Hadi Wijaya, Sekdakab Benyuasin Firmansyah, Kadis Dlh Banyuasin, Syahril serta camat dan petugas pemungut sampah.
Bupati Banyuasin H Askolani, SH.MH dalam sambutannya mengucapkan ribuan terimakasih kepada Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Nazarudin Kiemas yang selama ini sudah banyak membantu Kabupaten Banyuasin, mulai dari Listrik Masuk Desa, Sumur Bor, Pengembangan Pupuk Bio Gas dan Penyaluran Bibit Pohon.
” Terimakasih adanya sosialisasi Pengembangan Bank Sampah serta pemberian bantuan Motor pengangkut sampahnya. Bapak Nazarudin ini Alias Babe sudah saya anggap orang tua sendiri, saya masih jadi wakil DPRD Banyuasin beliau sudah berikan Bantuan berupa Sumur Bor dan Listrik, muda-mudahan setelah saya jadi Bupati Babe lebih banyak lagi membantu kami di Kabupaten Banyuasin,” ungkapnya dihadapan para peserta.
Kepada peserta kata Bupati, sosialisasi pengolahan Bank Sampah beserta Camat, Lurah dan Kepala Desa yang menerima bantuan kendaraan sampah supaya bisa dimanfaatkan dengan baik, imbuhnya. Senin (3/12/2018).
Lebih lanjut kata Bupati, 97 % listrik masuk Desa yang ada di Banyuasin berkat dorongan Babe, soal sampah di Kabupaten Sedulang Setudung ada sekitar 60 ribu ton perhari, namun yang bisa di kelola dan di olah sekitar kurang lebih 20%, semua ini dikarenakan kurangnya pasilitas, jika tahun depan dapat ditingkatkan Kabupaten Banyuasin siap dalam pengolahan infrastruktur hijau menuju Indonesia bersih sampah 2025.
” APBD kita hanya Rp 2,2 triliun, kemarin kami ke Korea Selatan dengan APBD Rp 3,5 triliun mereka sudah mampu menciptakan pengelolaan sampah, seperti sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik dan pupuk. Kelemahan Kabupaten Banyuasin bukan hanya di biaya dan anggaran, namun kurang juga SDM, oleh sebab itu kepada pak Mentri dan DPR RI tentu kami masih minta batuan dana, pasilitas dan teknologi, agar pejuang lingkungan hidup (petugas pemungut sampah) yang ada sekarang ini mendapat gaji yang pantas dan standar. Sesuai moto kita Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu Ilham Malik staf Ahli kementrian LHK RI menegaskan, penyerahan motor sampah dan pelatihan pengolahan bank sampah merupakan kerjanyata antara kementrian, komisi VII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Meskipun masih ada PR sekitar 80% soal sampah, yang paling penting itu bagaimana cara menangani sampah tersebut.
” Kementrian berusaha mendidik masyarakat dengan pengolahan bank sampah, masyarakat jangan hanya mengumpulkan sampah, namun harus bisa mengolah sampah agar dapat bermanfaat dan meningkatkan penghasilan tambahan, kedepan kemetrian tidak hanya membantu 30 unit motor saja, ( 20 unit yang sudah diserahkan sebelumnya) tapi akan berusaha berpariasi bantuan tidak hanya motor sampah bisa jadi tahun berikutnya mobil dan lain-lain,”terangnya.
Hal senada dikatakan DPR RI Komisi VII Nazarudin Kiemas Fraksi PDIP, Banyuasin merupakan Kabupaten yang paling sering ia kunjungi serta Kabupaten paling banyak yang ia bantu.
” Saya melihat Banyuasin ini satu-satunya Kabupaten penyangga Provinsi Sumatera Selatan, karena itulah saya berikan perhatian lebih, seperti listrik masuk desa, motor sampah, pohon dan pembuatan pupuk, serta sumur bor. Banyuasin harus siap sebagai pengolah sampah besar sebagai penyangga kota, semoga bantuan-bantuan tersebut dapat berguna bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin dan terwujudnya Indonesia Bersih sampah 2025.” tutupnya.(asta)
