Banyuasin,medianusantaranews.com- Kembali digelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin dalam Rangka Penyampaian Jawaban dan Penjelasan Bupati Banyuasin terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin pada Paripurna di hari yang sama di waktu sebelumnya.
Masih bertempat di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin Komplek Perkantoran Jalan Lingkar Sekojo Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan kembali berlangsung kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin dalam Rangka Penyampaian Jawaban atau Penjelasan Bupati Banyuasin terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin dipimpin Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH., M.Si didampingi Wakil Ketua Sukardi, SP. M.si, Wakil ketua Heriyadi HM Yusuf, Sp, Wakil Ketua H. Muhammad Solih, Spd.i dan Sekretaris DPRD Konar Zubar.
Terlihat hadir Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, SH. MM, Wakil Bupati H. Slamet Somosentono, SH,
Kapten Ifn Pringgo, Pasiter mewakili Kodim 0430/Banyuasin, Hendro Riski Ezuardi, SH., MH kasi Datun mewakili Kejari Banyuasin, Dr. Ir. H. Senen Har Asisten I, Ir. Kosarudin Asisten II, Dr. H. Ali Sadikin Asisten III, Para Staf Ahli, Ka.OPD Kab. Banyuasin dan diikuti Anggota DPRD 30 orang dari 45 anggota DPRD Banyuasin yang aktif.
Dalam penyampaian Jawaban atau Penjelasan Bupati Banyuasin terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banyuasin oleh Bupati Banyuasin H Askolani dijawab bahwa pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari Fraksi Partai Golongan Karya yang disampaikan yang menguntungkan Saudara Suis Tiqlal Effendy, SE, M.Si itu Kami ucapkan terima kasih atas masukan Fraksi Partai Golongan Karya untuk percepatan percetakan E-KTP, hal ini telah diprogramkan dan dianggarkan pada tahun Anggaran 2019.
Dengan Fraksi Partai Golongan Karya untuk meningkatkan PAD, untuk kami instruksikan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap retribusi daerah untuk melakukan upaya dan potensi potensi-potensi yang ada.
Terkait tapal batas kata Bupati yang relevan Kabupaten dan perselisihan lahan antara masyarakat dengan perusahaan, kami instruksikan dengan Bagian Pemerintahan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah dan Dinas untuk melakukan koordinasi, menginventarisir dan mengkaji masalah untuk dapat mengikutinya sesuai
Masih kata Bupati, pertanyaan, tanggapan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disampaikan oleh juru terhormat Arisa Lahari, SH itu atas usul dan Saran yang telah disampaikan Oleh Fraksi PDI-P, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi differences perhatiannya terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk review memanfaatkan Beroperasi optimal differences SEMUA Pendapatan dan Penerimaan hearts APBD guna membiayai Program- Program bagi kepentingan masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk itu kami sangat mengharapkan agar segenap anggota dewan yang terhormat silitasi pemenuhan kebutuhan dasar.
Kami sependapat dengan harapan Fraksi PDI-P agar APBD, Anggaran, dan Anggaran. Untuk itu kami telah menginstruksikan kepada OPD Bappeda dan Litbang agar menselaraskan program – program dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan juga membahas tentang fungsi dan kemampuan keuangan daerah.
Untuk pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan melalui juru bicara Ahmad Yamin, SH iyu tentu Kami sependapat dan KEUANGAN harapan Fraksi PAN agar RAPBD Tahun Anggaran 2019 dapat direalisasikan untuk mencapai kinerja yang maksimal oleh semua OPD Kewarganegaraan dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Untuk kami menginstruksikan kepada seluruh OPD yang terkait dengan penyerapan anggaran yang sesuai dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Menanggapi permintaan Fraksi PAN agar Pemerintah Kabupaten Banyuasin memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019, dapat kami jelaskan bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 kami telah menjabarkan dan menganggarkan program prioritas strategis dalam program Banyuasin “Bangkit, Adil dan Sejahtera yang melengkapi program Banyuasin Religius, Banyuasin Cerdas, Banyuasin Terbuka, Banyuasin Bagus, Infrastruktur Bagus, Petani Banggkit, Banyuasin Sehat, Banyuasin Prima dan Program Air Bersih”.
Kami instruksikan untuk seluruh OPD untuk melaksanakan program yang disesuaikan dengan jadwal dan proses dalam Tahun Anggaran 2019. Berkaitan dengan hal ini, kami instruksikan juga agar Bappeda dan Litbang untuk mengawal dan mendampingi OPD dalam menyusun.
Dari pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari Fraksi Partai Hanura yang disampaikan melalui juru bicara yang terhormat Jamaludin, SH terhadap usul dan saran Fraksi Partai Hanura agar proyeksi nilai investasi di Kabupaten Banyuasin merupakan peluang yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan target target APBD akan menjadi 13 perhatian kami, untuk itu kami mengharapkan dukungan Dewan.
Terkait dengan kontribusi PNPM dan PKPM dalam penanggulangan kemiskinan dapat kami jelaskan bahwa program PNPM dan PKPM sejak tahun 2015 sudah tidak dilaksanakan dan program tersebut telah berubah menjadi Program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Sedangkan untuk perhitungan tingkat kemiskinan harus memperhatikan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti PKH, Rastra, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain.
Untuk pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah disampaikan melalui juru bicara yang terhormat Muhammad mengenai usul saran dan pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat kami sampaikan sebagai berikut Kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap program 100 (seratus) hari kerja yang telah dan sedang dilaksanakan dalam program Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera.
Kami sepakat dengan Fraksi PKB untuk lebih memperhatikan bidang kesehatan dengan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2019 yang telah mencapai lebih dari 10 % dari total APBD di luar gaji. Guna mengantisipasi dampak musim penghujan, telah kami jelaskan pada tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Partai Hanura sebelumnya.
Dari pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari Fraksi Gerindra PKS – PKPI yang disampaikan melalui juru bicara yang terhormat Syamsul Rizal, SP Kami sependapat terhadap usul Fraksi Gerinda-PKS- PKPI agar ormas dan OKP dapat di support berupa operasional sehingga dapat menjadi mitra yang produktif. Hal ini terus kami upayakan yang tentunya sesuai dengan aturan atau ketentuan yang digunakan dan kemampuan keuangan daerah.
Kami juga sependapat dengan beristirahat Fraksi Gerindra-PKS-PKPI seperti perlunya anggaran untuk uztad/uztazah TK TPA dan Pondok Pesantren. Hal ini tetap menjadi prioritas dalam RAPBD Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam visi Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera pada program Banyuasin Religius.
Sedangkan pertanyaan, tanggapan, usul dan saran dari Fraksi Demokrat Pembangunan Nasional yang disampaikan melalui juru bicaranya yang terhormat A.A. Hari Afriansyah S.lp dapat kami sampaikan sebagai berikut terima kasih atas apresiasi dan dukungan Fraksi Demokrat Pembangunan Nasional terhadap program seratus hari kerja, dalam rangka konsolidasi dan 24 Desa dan kelurahan, dan kami terus berusaha untuk meningkatkan kinerja demi perbaikan dan kemajuan Kabupaten Banyuasin di masa yang akan datang.
Masalah infrastruktur yang rusak namun belum tersedianya lampu jalan, hal ini akan menjadi perhatian kami kedepan telah dibentuknya Pengadilan Tinggi dan Komando Distrik Militer 0430 di Kabupaten Banyuasin hal ini telah melakukan harmonisasi dengan FKPD.
Bupati Banyuasin H Askolani menambahkan usai Paripurna menyampaikan kepada Kepala SKPD setiap menghadiri Paripurna kedepan jangan lagi diwakilkan, tutupnya.(waluyo)
