Siaran Pers:
Perang Tagar, PRD Ingatkan Menangkan Pancasila
Bandarlampung, medianusantaranews.com —Ramai-ramai perang tagar #2019JokowiPresiden versus #2019PrabowoPresiden yang terus menjulang jagat maya hingga kaki meja rakyat kota dan desa, mengusik empati aktivis prodemokrasi turut angkat suara.
Seperti dilontarkan Ahmad Muslimin, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Lampung. Dia mengkritik keras, kontroversi cadas perang tagar kedua kubu pendukung paslon capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.
Dikatakan Ahmad, pria berambut gondrong yang pernah tiga tahun hidup bersama –demi membela hak sipil dan hak ulayat masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi ini, PRD tegas dan jelas sikap politiknya, mendudukkan problem pokok masyarakat Indonesia hari ini, kapitalisme neoliberal.
“Kami, jajaran PRD seluruh Indonesia, telah deklarasi tagar #2019GantiHaluanEkonomi, per 1 Juni 2018 lalu, bertepatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, sebagai antitesa ekonomi-politik kebangsaan kita, dalam bingkai Pancasila, bintang penuntun Indonesia Raya,” kata dia, melalui pesan elektronik, Senin (10/9/2018).
Pria yang tercatat pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Walikota Bandarlampung 2010-2015 dari jalur independen mendampingi M. Yunus itu mengingatkan, krisis berulang sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang cenderung brutal, kembali jadi cenayang bagi Dunia Ketiga, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu “the next biggest dream country”.
“Krisis kapitalisme neoliberal ini memiliki siklusnya sendiri. Kontraksinya telah terbukti memakan banyak korban, hilangnya ikatan kemanusiaan, delegitimasi negara, hingga tercerabutnya hak ekonomi hingga hak sipil politik rakyat,” urainya.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia terbukti, dua kali dipuncaki dua krisis berdarah, 1966 dan 1998. Saat 1998 kita ingat, siapa yang tahan menderita, siapa yang paling tahan banting, lalui badai krisis? Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sokoguru ekonomi kerakyatan,” Ahmad mengingatkan.
“Sementara, para konglomerat, tiarap, sekarat, atau minggat keluar negeri. Banyak asetnya yang hingga kini tak kembali, ikut relokasi. Fakta tak terbantahkan. Karenanya, PRD sekuat iman sekuat tenaga mengingatkan seluruh anak bangsa ini, mari kembali ke jati diri, menangkan Pancasila bukan sebatas slogan, pidato kampanye, atau pun gelimang propaganda,” ajak pegiat pemberdayaan ekonomi desa itu.
“Pemilu 2009, kami galang kampanye Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945, simpati rakyat berduyun-duyun. PRD tegas katakan, haluan ekonomi kita, jangan ngakunya saja Demokrasi Pancasila, tapi praktiknya sama sekali anti-Pancasila. Rezim ketakutan,” kenang Ahmad.
“Lalu, Pemilu 2014 hingga kini, hampir sepuluh tahun kemudian (sejak 2009, Red), muncul secercah harapan. Ekonomi Pancasila, yang jika diperas itulah sesejati-sejatinya ekonomi gotong royong, semangatnya berpendaran. Sila ketiga Persatuan Indonesia, juga sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, agak tampak ke permukaan.”
Indikatornya, lanjut aktivis penghobi gemstone yang memiliki kedekatan khusus dengan Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik, Ridwan Kamil ini, sukses besar program Dana Desa, yang demi memperjuangkannya, dirinya tulus ikut demo chaos depan gedung MPR-DPR menggolkan RUU Desa medio 2014, bersama PPDI dan Parade Nusantara.
“Ya, program Dana Desa, itulah matriks ekonomi-politik terseksi rezim Jokowi-JK kini. Program inilah, program pendorong percepatan pelembagaan ekonomi rakyat yang sejati. Kenapa?” ujarnya bertanya.
“Tak lain dan tak bukan, program Dana Desa-lah buffer utama percepatan manifestasi semangat Indonesia-centris yang digadang-gadang Presiden Jokowi. Bedanya dengan infrastruktur, yang sementara unggul terukur, tapi per teritorial. Pemerataan antarpulau. Tapi kalau Dana Desa? Luar biasa,” terangnya lagi.
“Bayangkan,” lanjut Ahmad, “urat nadi ekonomi rakyat 74.957 desa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, terkerek. Wadah pemersatunya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), elok molek. Wah, bisa menang lagi Jokowi!” seru Ahmad.
Meminjam istilah ekonom Rizal Ramli, Ahmad membayangkan skema pertumbuhan ekonomi piramida terbalik –demi segera tergantikannya skema gelas anggur, hanya akan efektif dengan guliran program kerakyatan ala Dana Desa.
“Dengan catatan, pertahankan kesejatian pola pemberdayaan dari bawah, berantas tikusnya, konsistensi ruh sosial lembaga BUMDes-nya. Masuk barang itu,” ingatnya.
Kendati demikian, aktivis spesialis organiser petani, rakyat perdesaan dan rakyat miskin kota ini menandaskan, daya unggul program Dana Desa akan jadi tak sebanding dengan daya pikul ketahanan negara, jika haluan ekonomi kita pada praktiknya sejauh ini masih belum membumikan ekonomi Pancasila secara utuh dalam seluruh batang tubuh kebijakan negara.
“Ingat, sebentar lagi Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila jadi idol di banyak negara di dunia. Bubar negara ini kalau tak tegakkan Pancasila. Dari itu, PRD tak bosan teriakkan, yo yo ayo, kita fokus, kembali ke jati diri bangsa, satu titik, menangkan Pancasila.”
“Wahai elit ekonomi dan elit politik, ingat, Pemilu 2019 harus jadi momentum cerdas. Kampanyekan seluas-luasnya ke seluruh penjuru Tanah Air, 2019 bukan hanya sibuk berasyik-masyuk perang tagar #2019JokowiPresiden versus #2019PrabowoPresiden, tapi juga #2019GantiHaluanEkonomi,” pesan Ahmad.
“Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Krisis ekonomi-politik 1998 pelajaran sejati, pemilu tahun depan, PRD serukan, seluruh partai politik peserta pemilu, jangan jadikan rakyat hanya sebatas mesin pengumpul suara. Jadikan rakyat sumber dari segala sumber inspirasi, bahwa ekonomi Pancasila harus kokoh berdiri di Bumi Pertiwi.”
“#2019GantiHaluanEkonomi. Salam Pancasila!” pungkas Ahmad, menutup pembicaraan. [red/mzl
